Juru bicara Departemen Luar Negeri Arab Saudi Usama an-Nughali pada hari Senin mengumumkan bahwa Arab Saudi akan menyumbangkan $ 50 juta untuk membantu kesulitan para korban gempa di Haiti.

An-Nughali mengatakan, “Bahwasanya Raja Saudi Abdullah telah mengintruksikan untuk menyerahkan sumbangan sebesar $ 50 juta kepada Kotak Amal PBB untuk membantu kesulitan Negara Haiti dalam menghadapi dampak gempa bumi.”

Sementara Pemerintah Haiti mengatakan, “Bahwasanya gempa yang terjadi pada tanggal 12 Januari dengan kekuatan mencapai 7 skala Richter menewaskan 200 ribu orang, sedangkan korban luka dan orang yang mengungsi mencapai 3 juta, saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan medis, makanan dan air. ”

Pemerintah Haiti menyatakan bahwa beberapa rumah sakit di Haiti dipadati oleh para korban gempa, terutama mereka yang mengalami amputasi bagian tubuh, dan mereka yang tidak menemukan tempat untuk berlindung, hal ini sebagaimana yang dilansir oleh koran “New York Times.”

Perdana Menteri Haiti, Jean-Max Bellerive, dan pejabat lainnya pada hari Senin, mulai membuat perencanaan bagaimana membuat sebuah transisi dari bantuan kemanusiaan langsung pasca gempa bumi yang melanda negeri mereka kepada proses pembangunan jangka panjang.

Kotak Bantuan Dana Internasional dan Bank Dunia dan sejumlah lender dari beberapa negara, sebelum gempa bumi melanda negeri ini, telah membayarkan sebagian besar hutang Haiti berdasarkan kebutuhan.

Hal tersebut datang pada saat Media resmi untuk United Nations Internasional Children Emergeny Fund (UNICEF) di Haiti menyingkap tentang adanya banyak laporan mengenai penculikan anak-anak, dan penyelundupan anak-anak ke luar negeri.

Kenneth menerangkan, bahwasanya penyelidikan dan verifikasi telah dilakukan oleh polisi Haiti dan polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari sisi validitas laporan-laporan tersebut.

Kenneth menegaskan, bahwasanya “UNICEF” bekerja sama dengan pemerintah setempat di Haiti; untuk mengetatkan kontrol di sejumlah bandara, dan beberapa akses jalan yang di lalui negara-negara lain guna memverifikasi identitas anak-anak yang meninggalkan negara tersebut.(itd/an)