Lembaga Urusan Agama Islam (LUAI) di Austria mengutuk keras statement yang dilontarkan Lezy Pourkop, mendagri Austria -seorang wanita- yang menuntut dilarangnya para Muslimah yang berprofesi sebagai guru menggunakan jilbab.
LUAI yang merupakan corong resmi kaum Muslimin di Austria menyerukan kepada partai rakyat, berhaluan kanan, agar mengeluarkan sikap resmi terhadap statement menteri yang juga anggota partai rakyat. Partai ini merupakan partai mayoritas di pemerintahan.
Sikap LUAI ini disampaikan setelah adanya statement-statement wanita yang tidak lain adalah seorang menteri dalam sebuah majalah mingguan pemerintah “Volteire” yang terbit hari selasa lalu. Dalam majalah itu, ia mengatakan bahwa dirinya saat itu sedang membahas penggodokan undang-undang pelarangan jilbab di sekolah-sekolah. Ia menilai penggunaan jilbab bertentangan dengan apa yang ia sebut sebagai ‘norma’ yang menjadi pilar masyarakat Austria. Ia mengklaim bahwa toleransi yang berjalan di negerinya sudah demikian tinggi sementara Islam ‘ekstrem’ -menurut pandangannya- dapat mengancam wanita Muslimah lainnya di Austria.
Pejabat Austria ini juga mengklaim bahwa wanita Muslimah tidak mendapatkan hak sedikit pun di dalam masyarakat Islam. Ia berkata, “Wajib memerangi ‘pernikahan paksa’ terhadap wanita Muslimah dan fenomena ‘pembunuhan demi membela kehormatan’. Hal ini semua dinilainya sebagai tradisi yang masih berlaku di tengah kaum Muslimin.
Dengan nada yang sedikit berbau ‘SARA’, ia berkata, “Kita harus menjelaskan kepada wanita Muslimah yang mengalami pemukulan saat berada di rumahnya bahwa kondisi yang kita alami di negeri ini jauh lebih baik.”
Dalam sebuah reaksi cepat dari kalangan kaum Muslimin Austria terhadap statement-statement yang dilontarkan menteri yang wanita ini, Anas Syaqfah, kepala LUAI dalam surat resminya kepada para pejabat teras di partai rakyat Austria, selasa lalu mengatakan, “Aneh sekali, kenapa statement-statement ini bisa terlontar bersamaan dengan peringatan Hari Wanita Sedunia di mana seorang menteri menuduh wanita Muslimah dan agamanya.? Padahal ini jelas bukan dimaksud sebagai hadiah bagi wanita di hari peringatan mengenai kaumnya ini.”
Syaqfah menambahkan bahwa statement-statement menteri yang menuduh Islam sebagai agama yang berlaku kasar terhadap wanita tidak lazim dilakukan sebuah partai sekaliber partai rakyat bahkan partai apa pun di Austria.
Selanjutnya, Syaqfah membungkam semua tuduhan-tuduhan sang menteri tersebut dengan menegaskan bahwa Islam menentang adanya pernikahan paksa dan berbagai jenis tindak kekerasan terhadap kaum wanita. LUAI meminta partai rakyat agar mengeluarkan sikap resmi terkait dengan statement-statement mendagri tersebut.
Seperti diketahui, jumlah kaum Muslimin di Austria ada sekitar 350.000 hingga 400.000 jiwa dari total penduduk Austria yang berjumlah 8 Juta jiwa. Kaum Muslimin tersebar di kesembilan provinsi yang ada di Austria sekali pun mayoritasnya terkonsentrasi di Wina, ibukota Austria. (istod/AH)
