Dewan Dialog Nasional (DDN) yang mewakili beberapa kekuatan politik dan massa kelompok Sunni Arab mengecam cara-cara yang diambil Dewan Nasional (Parlemen) dalam pembentukan panitia penulisan draft konstitusi Iraq.
Dalam surat yang dilayangkannya kepada Ibrahim al-Ja’fary, kepala pemerintahan transisi pro tentara pendudukan- DDN mengingatkan akan semakin melebarnya jurang pemisah antara berbagai kelompok masyarakat Iraq dan pemerintah nantinya. Ia menyiratkan, bahwa persoalan penulisan konstitusi bukan hanya menyangkut kelompok tertentu saja tetapi seluruh komponen masyarakat dan generasi yang akan datang.
Karena itu, DDN menyampaikan kecaman mereka terhadap cara yang diambil dalam pembentukan Panitia Penyiapan Draft Konstitusi (PPDK) tersebut yang sangat kentara muatan pengelompokannya. Hal ini terbukti dengan dimarginalkannya secara sengaja keikutsertaan kelompok yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu lalu. Demikian menurut bunyi surat yang dilayangkan oleh DDN tersebut yang isinya menyerukan perlunya perbaikan terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dan bekerja sesuai dengan format yang telah disepakati bersama sebelumnya yang menjamin hak berperan-serta seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali dengan cara yang transparan dan efisien demi untuk kepentingan hajat bersama.
PPDK yang diwakili parlemen Iraq tersebut terdiri dari 55 anggota dari kalangan internal parlemen dan mengacu pada sistem pembagian berdasarkan kelompok di mana tidak mencakup kaum Sunni Arab selain hanya dua kursi saja sehingga hal ini amat merugikan kelompok Sunni.
Menanggapi hal itu, Hammam Hamudi, yang terpilih sebagai ketua panitia penulisan konstitusi mengatakan, bahwa partai Islam Iraq (el-Hizb el-Islamy) dan Dewan Waqaf Sunni telah mengirimkan kepadanya nama-nama para pakar hukum yang akan ikut serta dalam penulisan konstitusi tersebut. Hamudi yang merupakan anggota paket koalisi Iraq bersatu (kelompok Syiah) mengklaim bahwa panitia tersebut akan mencakup seluruh lapisan masyarakat Iraq tanpa diskriminasi. (istod/AH)
