JAKARTA – Perusahaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Malaysia mengaami kerugian sekitar RM100 juta atau sekitar Rp 350 miliar karena 15.100 visa jemaah umrah negeri Jiran itu tidak kunjung keluar dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur.
Menurut seorang pimpinan Bumiputera Travel and Tour Agents Association of Malaysia (Bumitra), Ayob Mat Aris berkata, kasus ini seharusnya ditangani Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak karena menyangkut banyak orang.
“Kami bimbang dengan nasib mereka yang bakal menunaikan ibadah umrah yang seharusnya memulai perjalanan hari Jumat tanggal 23 Mei ini yang juga tercatat sebagai permulaan libur sekolah,” kata Ayob yang dikutip Utusan Malaysia edisi Kamis, 22 Mei kemarin.
“Pihak kami berharap kasus ini mendapat perhatian Perdana Menteri agar pihak kerajaan Arab Saudi memberi kelonggaran dengan meluluskan sisa permohonan visa yang masih tertangguh hingga kini,” katanya.
Sebanyak 479 perusahaan serta agen perjalanan di bawah kendali Bumitra turut prihatian, apalagi tidak ada penjelasan dari pihak Kedutaan Besar Arab saudi terkait dengan tertundanya visa tersebut. Masalahnya, menurut Ayob, jemaah umrah telah membayar semuanya, termasuk tiket penerbangan dan hotel di Arab Saudi. “Pembayaran penuh telah dilakukan termasuk duit tiket, tempatan hotel, makanan serta pengangkutan di Mekah dan Madinah,” kata Ayob.
Pihak Bumitra tengah melakukan negosiasi dengan penerbangan jika pihak Kedutaan Besar Arab Saudi jelas-jelas menolak mengeluarkan visa dengan mengembaikan biaya. “Kami meminta agar biaya bisa kembali utuh tanpa ada pemotongan sebab kesalahan bukan dari pihak kami,” katanya.
Sementara itu, beberapa sumber di penyelenggaraan haji dan umrah di Jakarta juga menyatakan bahwa visa umrah mulai sulit didapat yang juga tak jelas alasannya. (kemenag)
Oleh: Saed As-Saedy
