Kawasan Ahwaz yang dihuni mayoritas bangsa Arab, penganut Sunni dan selama 80 tahun dicaplok Iran kembali memanas. Kelompok perlawanan bersenjata di sana terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Iran. Melalui partai Nahdhah, kelompok perlawanan tersebut menuntut kemerdekaan dan berupaya untuk mendatkan simpati dunia mengingat selama ini keberadaan mereka seakan telah ditelan bumi dan informasi tentang mereka selalu ditutup-tutupi oleh pemerintahan pendudukan Iran.
Beberapa hari lalu, terjadi baku tembak di kawasan tersebut antara penduduk etnis Arab dan aparat keamanan yang ditunjuk pemerintah pusat, di Iran. Kejadian itu timbul akibat adanya sebuah surat yang beredar dan berisi rencana evaluasi sensus penduduk di kawasan tersebut dengan memindahkan etnis Arab ke kawasan utara Iran.
Baku tembak tersebut memakan korban sekurang-kurangnya satu orang tewas dari pihak etnis Arab Ahwaz dan puluhan orang lagi ditangkap. Demikian seperti diberitakan para pejabat setempat namun menurut salah seorang mantan anggota parlemen yang mewakili etnis Ahwaz, dua atau tiga orang telah tewas.
Sementara itu, juru bicara atas nama sekelompok Arab Iran mengatakan bahwa tentara pemerintah telah menembak tiga orang demonstran yang mengakibatkan kematian mereka.
Juru bicara atas nama pusat informasi revolusi Ahwaz di London menyiratkan bahwa aparat keamanan Iran menggunakan peluru terisi dan gas air mata untuk menghadapi perlawanan warga Arab Ahwaz yang melempari mereka dengan batu.
Dalam pada itu, kepala wilayah Khauzistan, Fathullah Mu’in menyebut surat yang beredar dan dinisbatkan kepada Muhammad ‘Ali Abthahi, mantan kepala biro kepresidenan pada pemerintahan Muhammad Khatami seputar pengekstradisian etnis Arab Ahwaz sebagai surat ‘palsu.’ Ia mengisyaratkan adanya tujuan provokatif di balik itu untuk menimbulkan fitnah dan gejolak.
Sedangkan Abthahi sendiri di dalam situs miliknya menyangkal telah menulis surat tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang yang karenanya dapat memberikan perintah seperti di dalam surat itu.
Juru bicara atas nama pemerintah, ‘Abdullah Ramadhan Zadah berjanji bahwa kementerian urusan intelijen dan dewan keamanan nasional akan mengejar para penyebar surat tersebut dan akan menangkap mereka. (istod/AS)
